Keterlibatan TNI dalam Operasi Sajadah

Di tengah minimnya anggaran dan usangnya alutsista TNI, kita dicengangkan dengan sebuah kabar yang menyatakan TNI ikut dalam ‘membersihkan’ penganut Ahmadiyah. Operasi dengan sandi Operasi Sajadah itu berlangsung ketika Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelarangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Dalam operasi tersebut, TNI diberitakan dengan sangat sistematis, memaksa penganut Ahmadiyah untuk menandatangani surat keluar dari Ahmadiyah diikuti oleh pengikraran untuk keluar dari Ahmadiyah. Dalam operasi itu TNI juga aktif meminta data jamaah Ahmadiyah tentang anggota, struktur kepengurusan, dan ajaran. Bersama polisi dan aparatur negara, TNI memaksa untuk menguasai masjid dengan menjadi imam salat Jumat. Semua dilakukan dengan tujuan agar penganut Ahmadiyah kembali ke ajaran Islam.

Apa yang dilakukan TNI itu mengingatkan kita pada masa-masa Orde Baru, di mana dengan kekuatan penuh dan represif mereka mencatat dan menangkapi kemudian membersihkan orang-orang PKI dan simpatisannya. Tidak hanya itu, sesudah orang-orang PKI dirasa sudah habis, TNI tetap melakukan operasinya guna menangkapi kelompok-kelompok yang dianggap menentang Orde Baru, seperti mahasiswa dan kelompok-kelompok Islam yang dituduh hendak mendirikan NII (Negara Islam Indonesia).

TNI tidak hanya menangkapi atau membersihkan orang-orang yang dirasa berbahaya, namun dengan cara-cara yang sama dengan tujuan untuk memenangkan Golkar. Tentu apa yang dilakukan TNI itu, saat ini, bertentangan dengan UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Tugas pokok TNI saat ini intinya adalah sebagai alat pertahanan. Mungkin dulu kita masih maklum karena saat itu Dwi Fungsi ABRI (TNI) masih menjadi doktrin yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum. Operasi yang dilakukan TNI, di luar tugas dan fungsinya, harus dihentikan dan TNI harus kembali ke barak.

Menjadi pertanyaan mengapa TNI ikut dalam operasi diluar tugas dan fungsinya? Jawabannya adalah, pertama, selama ini TNI bisa dikatakan ‘nganggur’. Nganggur karena fungsi dan tugasnya tidak digunakan oleh Panglima Tertinggi (presiden) untuk melaksanakan tugasnya dan fungsinya sebagai alat pertahanan. Ketika wilayah Indonesia berkali-kali diserobot oleh tetangga, khususnya Malaysia, Presiden SBY tidak mengomando TNI untuk bergerak, bahkan SBY lebih cenderung menggunakan cara-cara lain yang tidak melibatkan TNI, seperti lebih mengedepankan para diplomat.

Selepas insiden penangkapan tiga petugas perikanan dan kelautan Indonesia oleh polisi Malaysia. SBY melakukan pidatonya di Mabes TNI. Namun apa yang dipidatokan itu menimbulkan kekecewaan banyak pihak. Kekecewaan bukan karena SBY tidak menyatakan perang dengan Malaysia, namun karena SBY bersikap tidak tegas kepada negeri jiran itu, bahkan dalam beberapa kalimat SBY justru memuji-muji hubungan Indonesia-Malaysia.

Pidato SBY, seperti yang ditulis dalam berita di salah satu media nasional ternyata juga menimbulkan kekecewaan di banyak kalangan perwira TNI. Pidato itu dirasa hambar. Sebelumnya para perwira TNI mengharap SBY bersikap tegas kepada Malaysia. Para perwira sudah merasa gemas dan menyatakan siap bila berhadapan dengan Malaysia. Namun sikap tegas tidak keluar dari mulut SBY sehingga para perwira pun kecewa. Di sebuah tayangan televisi, selepas pidato itu, purnawirawan seperti mantan Wakasad Letjen TNI (purn) Kiki Syahnakri dan mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Endriarto Sutarto pun juga menyayangkan isi pidato itu yang tidak tegas. Tegas yang dimaksud oleh Endriarto Sutarto itu tidak harus dengan berperang.

Namun sebagai tentara membuat TNI ya harus menerima, tidak bisa protes, menolak atau menyanggah keputusan panglima tertinggi-nya. Para perwira itu mengeluh pada pidato SBY sebab mereka tahu persis kondisi perbatasan Indonesia-Malaysia sehingga mereka geram terhadap Negeri Jiran.

Pidato SBY tidak hanya membuat gelisah para perwira TNI, namun juga mencoreng citra TNI. Sebagai seorang jenderal yang dibesarkan di TNI, SBY mengesankan jauh dari sikap TNI yang rela mati dan berjuang sampai darah titik penghabisan bila kedaulatan negara dirongrong. Bentuk ketidaktegasan SBY itu intinya seperti apa yang dikatakan oleh Kolonel Adjie Suradji. Meski Adjie Suradji mengkritik bukan pada soal tidak tegasnya sikap SBY kepada Malaysia, namun soal pemberantasan korupsi.

Apa yang diucapkan SBY itu menegasi apa yang dilakukan selama ini oleh para pendiri TNI dan jenderal-jenderal lainnya yang bersikap tegas dan bertindak cepat. Dari sikap SBY itu orang bertanya mengapa dari rahim TNI kok bisa lahir jenderal yang lembek. Dalam sejarah militer di manapun, tentara adalah sebagai garda terdepan untuk mempertahankan kedaualatan bangsa dan bila perlu untuk berfungsi untuk melakukan invansi ke negara lain. Untuk bersikap demikian maka tentara harus bersikap tegas dan harus agresor terhadap musuh-musuh.

SBY sebagai tentara bersikap tidak tegas bisa jadi karena sikapnya yang lembek sehingga selama di ketentaraan dirinya tidak pernah menjadi combatan. Lain halnya dengan para senior mereka yang memiliki urat baja sehingga cepat mengambil sikap yang tegas dan berani mengambil resiko. Jenderal Sudirman saja ketika dirinya sedang mengalami sakit parah, ia masih memimpin pasukannnya untuk berjuang mempertahankan kedaulatan Indonesia. Apa yang dilakukan SBY sebagai panglima tertinggi terhadap TNI adalah membuat mereka nganggur.

Kedua, apa yang dilakukan TNI dalam Operasi Sajadah itu bisa saja merupakan ‘transaksi’ politik antara TNI dengan ummat Islam (di Jawa Barat). Transaksi yang terjadi adalah, TNI mengatakan, “Ok aku bantu kamu ummat Islam dalam memberantas penganut Ahmadiyah, tapi nanti kamu harus membantu TNI untuk memberantas kaum komunis dan orang-orang yang tetap ingin mendirikan NII.” Selama ini kelompok komunis merupakan musuh utama TNI (AD). Sedang Jawa Barat sendiri, dulu menjadi basis NII dan potensi gerakan itu muncul kembali sangat besar. Dari sinilah transaksi itu bisa terjadi. Dari transaksi inilah maka TNI secara serius membersihkan penganut Ahmadiyah. Dan suatu hari nanti umat Islam akan membayar utang itu kepada TNI.

Ketiga, apa yang dilakukan oleh TNI ini bisa jadi sebagai sebuah upaya untuk mencari perhatian DPR, pemerintah, dan masyarakat. Mencari perhatian karena selama ini TNI dituntut untuk bertindak sebagai tentara yang profesional dan modern, namun dari segi anggaran mereka jauh dari ideal bahkan di bawah minimal. Akibatnya TNI tidak bisa berbuat banyak untuk menjalankan fungsi dan tugasnya.

Dengan ‘menyelewengnya’ tugas dan fungsi TNI dari undang-undang yang sudah digariskan itu maka DPR, pemerintah, dan rakyat, pasti akan segera memperhatikan TNI. Selama ini rakyat sudah berhasil mengembalikan TNI ke barak, namun di barak mereka selain tidak melakukan apa-apa juga tidak mendapatkan apa-apa. TNI tidak melakukan penyelewengan tugas dan fungsinya bila mereka mendapat anggaran yang wajar bahkan ideal. Jadi di sini kita tidak bisa menyalahkan TNI begitu saja ketika mereka melakukan disfungsi.Source:detiknews

About gurupojok

the experience is the best teacher
This entry was posted in aspirasi, pojok guru and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.